Jumat, 26 September 2014

DPR Memutuskan Pilkada Lewat DPRD, #RIPDemokrasi Jadi Trending Twitter

Cahgalek.com - Seperti yang sudah berlangsung beberapa waktu terakhir ini, rakyatlah yang memilih langsung Kepala Daerah, untuk kedepannya hal seperti itu tidak bisa lagi. Karena Sidang paripurna pembahasan tingkat II Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) di DPR telah mengesahkan pelaksanaan pilkada melalui DPRD.

Melalui voting di DPR yang dilakukan 361 anggota DPR yang bertahan hingga dini hari mengikuti rapat paripurna menghasilkan jarak suara yang sangat jauh, yaitu 135 suara untuk yang memilih pilkada langsung dan 226 suara untuk yang memilih pilkada melalui DPRD.

Dilansir liputan6.com, Suara yang menginginkan RUU Pilkada memuat opsi pilkada melalui DPRD disumbangkan oleh Partai Golkar (73 suara), PKS (55 suara), PAN (44 suara), PPP (32 suara), dan Gerindra (22 suara).

Sedangkan untuk pilihan RUU Pilkada yang memuat opsi pilkada langsung disumbangkan oleh Partai Golkar (11 suara), PDIP (88 suara), PKB (20 suara), Hanura (10), dan Demokrat (6 suara).

Demokrat Walk Out

Berubahnya peta kekuatan 2 kubu yang memilih opsi berbeda terjadi ketika Fraksi Denokrat memilih walk out dari rapat paripurna. "Kami memutuskan, legal standing Partai Demokrat menjadi netral dan penyeimbang. Dan seluruh anggota dari Demokrat diminta untuk walk out," kata anggota Komisi II DPR dari Partai Demokrat, Benny K Harman dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9/2014) dini hari.

Sontak keputusan itu pun diikuti oleh seluruh anggota fraksi Demokrat. Sejumlah angggota Dewan beranjak dari tempat duduknya dan keluar ruangan. Suasana pun kian ricuh. Namun, tak semua anggota DPR dari Demokrat memutuskan untuk walk out.

Sebanyak 6 anggotanya memutuskan bertahan dan memilih opsi pilkada langsung. Demikian pula dengan 11 orang anggota Fraksi Partai Golkar yang memilih opsi yang sama atau berbeda dengan kebijakan fraksi.

Sebelum menemui kesepakatan hari ini, fraksi-fraksi di DPR terbelah 2. Seperti yang terjadi pada pembahasan tingkat I yang digelar di Komisi II DPR pada Rabu 24 September 2014 lalu.

Saat itu, partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, dan PPP tetap menginginkan pilkada lewat DPRD. Sementara partai yang mendukung pilkada langsung adalah PDIP, Partai Demokrat, PKB, dan Hanura.

Maka pembahasan nasib RUU Pilkada dilanjutkan kembali hari ini. Masing-masing fraksi sudah memperingatkan para anggotanya untuk hadir dalam sidang. Karena suara mereka akan sangat menentukan hasil sidang ini.

Demokrat Jadi Kunci

Partai Demokrat dianggap menjadi kunci untuk mempertahankan hak politik rakyat memilih kepala daerahnya. Sebab, di DPR, Fraksi Partai Demokrat memiliki suara yang terbilang besar, yakni 148 anggota. Hal ini diakui anggota DPR Komisi III Fraksi PDIP Eva Sundari.

"Tentu kuncinya ada di Demokrat karena kalau kita menghitung jumlah kursi dari 3 partai pengusung pilkada langsung, kita (PDIP, PKB, dan Hanura) pasti akan kalah dari partai yang lain," kata Eva Sundari.
 
Sementara itu, juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menegaskan, partainya mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Dengan mendukung pilkada langsung, sambung dia, menunjukkan sikap patuh terhadap partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

"Kita pecat (kader membelot). Kita loyal kepada Pak SBY," ujar dia.

Dengan tambahan suara Partai Demokrat, maka total suara para fraksi pendukung pilkada langsung jika semua anggotanya hadir menjadi 287. Suara tersebut terdiri dari Fraksi PDIP 94 anggota, Fraksi PKB memiliki 28 anggota, dan Fraksi Partai Hanura memiliki 17 anggota.

Sedangkan suara Koalisi Merah Putih pendukung pilkada melalui DPRD berjumlah 273, jika semuanya hadir.  Jumlah itu terdiri dari, Fraksi Partai Golkar memiliki 106 anggota, Fraksi PKS 57 anggota, Fraksi PPP memiliki 38 anggota, Fraksi PAN memiliki 46 anggota, dan Fraksi Partai Gerindra 26 anggota.

#RIPDemokrasi Indonesia

Keputusan Pilkada melalui DPRD tersebut mendapatkan perhatian maupun tanggapan dari masyarakat Indonesia yang terlihat pada jejaring sosial twitter, dimana berdasarkan pantauan cahgalek.com, Jum’at (26/09/2014), hashtag #RIPDemokrasi masuk kedalam 10 trending topic twitter Indonesia.

Berbagai kicauan mengenai pandangan atas hasil putusan Pilkada melalui DPRD itupun dilontarkan para pengguna jejaring sosial twitter, seperti salah satunya yang dikemukakan oleh pemilik akun @darwin_teh dengan berujar, “Target selanjutnya KMP, presiden dipilih oleh DPR, mengatasnamakan Rakyat.”

Kemudian pemilik akun ‏@kichakicho turut memberikan pandangannya atas putusan rapat paripurna itu dengan mengatakan, “Oh iya bener jadi pilkada lewat DPRD…oohhhh selamat demokrasi yang mundur Indonesia.” Pengungkapan rasa kecewa pun diutarakan akun ‏@billythekids_, yang berkicau, “Dalam Beberapa Tahun Kedepan Kita tdk akan melihat lagi Pemimpin2 yang Berkualitas.”

Dan hingga berita informasi ini diturunkan, masih banyak para pengguna jejaring sosial twitter yang menyampaikan pandangannya terkait hasil putusan rapat paripurna dimana proses Pemilihan Kepala Daerah kedepannya melalui DPRD, dengan menyertakan hastag #RIPDemokrasi.

Advertiser